Pendahuluan disepakati oleh sekurang- kurangnya 193 negara dalam siding

Pendahuluan

            The
Sustainable Development Goals (SDGs). Atau dikenal sebagai Global Goals adalah
seruan universal untuk bertindak mengakhiri kemiskinan, melindungi planet ini
dan memastikan bahwa semua orang 
menikmati kedamaian dan kemakmuran

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

           

Pembangunan global yang berkelanjutan
atau disebut SDGs adalah dokumen yang berisi tentang tujuh belas kesepakatan
pembangunan berkelanjutan bersama yang disepakati oleh sekurang- kurangnya 193
negara dalam siding umum perserikatan bangsa – bangsa pada 25 september 2015 di
New York, Amerika Serikat. Pada agenda tersebut Indonesia diwakili oleh Wakil
Presiden Indonesia Jusuf Kalla. Secara harfiah SGDs ini menggantikan MGD’s yang
telah lama berlaku dari tahun 200 hingga tahun 2016. Tujuan dari SGDs adalah
berlaku selama 15 tahun dari 2015 – 2030.

 

Sustainable Development Goals, berisi
tujuh belas transformatif yang telah di sepakati and berlaku bagi seluruh
bangsa tanpa terkecuali. Proses perumusan SDGs berbeda dengan proses perumusan
MDGs karena dalam perumusan SDGs, mengedepankan prinsip “tidak ada seorang pun yang
tertinggal”. Ke tujuh belan tujuan SDGs antara lain menghapus kemiskinan;
mengakhiri kelaparan; kesehatan dan kesejahteraan; kualitas pendidikan yang
baik; kesetaraan gender; air bersih dan sanitasi; akses energi yang terjangkau;
pertumbuhan ekonomi; inovasi dan infrastruktur; mengurangi kesenjangan sosial;
pembangunan berkelanjutan; konsumsi dan produksi yang berkelanjutan; mencegah
dampak perubahan iklim; menjaga sumber daya laut; menjaga ekosistem darat;
perdamain dan keadilan; revitalisasi kemitraan global.

 

Dalam keseluruhan aspek, penulis akan
fokus dalam salah satu aspek yaitu aspek nomor lima, kesetaraan gender.
Indonesia merupakan Negara keadilan karena termaktub dalam sila ke lima
pancasila, “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

 

 

Pembahasan

 

Keseteraan
gender, dikenal juga sebagai keadilan gender adalah pandangan bahwa semua orang
harus menerima perlakuan yang setara dan tidak di diskriminasi berdasarkan
identitas gender mereka. Ini adalah salah satu tujuan dari deklarasi universal
hak asasi manusia (HAM), PBB merumuskan SDGs salah satunya untuk menciptakan
kesetaraan dalam bidang sosial dan hukum, seperti dalam aktivitas demokrasi dan
memastikan akses pekerjaan yang setara dan upah yang sama.

 

Kesetaraan
Gender ditujukan untuk mengakhiri
semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan bukan hanya
tentang hak asasi manusia, tapi hal tersebut juga penting untuk mempercepat
pembangunan berkelanjutan. Sudah terbukti berkali-kali, bahwa memberdayakan
perempuan dan anak perempuan memiliki multiplier
effect, dan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara
keseluruhan.

 

Seberapa penting kah kesetaraan gender untuk mencapai tujuan dunia yang
lebih baik?

            Topik
ini menjadi bahan utama pembicaraan dalam acara “Visi Pemuda 2030: Kesetaraan
Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Indonesia” yang digelar di The Energy
Building, Jakarta Selatan, pada Jumat, 20 Oktober.

            “Kesetaraan gender sangat penting karena dapat membuat
dunia ini jauh lebih baik. Karena separuh potensi dunia ada di perempuan, jadi
kita sebagai perempuan harus percaya bahwa kita bisa menjaga apapun yang kita
inginkan,” kata Vice President Go-Jek Dayu Dara dalam presentasinya.

            Kesetaraan
gender bukan hanya isu yang dimiliki oleh kaum perempuan, tapi juga lelaki. Hal
itu diucapkan oleh National Head of Public Relations
Association Internationale des Etudiantes en Sciences Economiques at
Commerciales (AIESEC) Indonesia Rochmad Siddhiqie.

            “Kita bukan hanya sedang membicarakan perempuan
menghadapi degradasi atas hak mereka, tetapi juga bagaimana laki-laki bisa
menggaungkan isu yang sama, mengangkat hak perempuan, dan menjadikan kesetaraan
gender sebagai istilah universal bagi kaum lelaki,” kata Rochmad.

            Selain Dayu dan Rochmad, masih banyak lagi pembicara lain
yang menyampaikan pandangan dan pengalaman mereka terkait isu kesetaraan gender
dan pemberdayaan perempuan dari kacamata generasi muda.

            Visi Pemuda 2030 mengambil semangat peristiwa Sumpah
Pemuda 1928. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, peristiwa tersebut
dikenang sebagai momen menguatnya nasionalisme di kalangan pemuda untuk
menyatukan tekad melepaskan diri dari belenggu kolonialisme.

            Pada konteks 89 tahun setelah peristiwa Sumpah Pemuda,
Visi Pemuda 2030 merupakan refleksi kumpulan pemikiran generasi muda Indonesia
yang berupaya menjawab beragam tantangan bangsa di masa depan. Salah satunya
adalah kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang merupakan salah satu
dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals
(SDGs).

            SDGs telah berjalan selama dua tahun sejak Sustainable
Development Summit yang berlangsung pada 25-27 September 2015. Pertemuan yang
dihadiri oleh perwakilan dari 193 negara anggota PBB tersebut berhasil
mengesahkan dokumen yang disebut dengan SDGs dan memuat 17 tujuan yang terbagi
169 target untuk menjadikan kehidupan manusia menjadi lebih baik.

            “Kesetaraan termasuk juga kesetaraan gender merupakan
spirit dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan juga cita-cita pembentukan
bangsa ini, sebagaimana yang diimpikan oleh para pemuda di tahun 1928. Kami
dari Indonesia Business Coalition for Women Empowerment, sebagai koalisi
perusahaan berkomitmen untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan
perempuan untuk mewujudkan cita-cita ini,” kata pendiri dan Ketua Pembina
Indonesia Business Coalition for Women Empowerment (IBC WE) Shinta Widjaja
Kamdani.

            Sementara United Nations Indonesia Resident Coordinator
Anita Nirody menekankan tentang kondisi ketidaksetaraan gender yang masih
terjadi dan perlunya keterlibatan berbagai pihak untuk menanganinya.

            “Kita semua memiliki peran penting dalam mempercepat
tercapainya kesetaraan gender – perempuan, anak perempuan, laki-laki, dan anak
laki-laki – sehingga hukum dan kebijakan yang tepat tersedia agar perempuan dan
anak perempuan berdaya, serta seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama
untuk meraih mimpinya,” kata Anita.

Kesetaraan
Gender adalah tujuan ke lima dari tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG) yang
ditentukan PBB untuk dilaporkan oleh sekitar 40 negara dalam bentuk voluntary national review (VNR). Sasaran
global tujuan pembangunan berkelanjutan dalam kesetaraan gender adalah:

1.     
Mengakhiri
segala bentuk diskriminasi dalam kaum perempuan dimanapun.

2.     
Menghilangkan
segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, yaitu
termasuk perdagangan manusia dan eksploitasi seksual serta berbagai jenis
eksploitasi lainnya.

3.     
Menghilangkan
semua prakter berbahaya seperti pernikahan dibawah umur dan pernikahan dini
secara paksa.

4.     
Menjamin
partisipasi penuh dan efektif kesempatan yang sama bagi perempuan untuk
memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam politik, ekonomi dan
masyarakat.

5.     
Menjamin
akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi.

 

Kesetaraan
Gender merupakan salah satu hak asasi kita
sebagai manusia. Hak untuk hidup secara terhormat, bebas dari rasa ketakutan
dan bebas menentukan pilihan hidup tidak hanya diperuntukan bagi para laki, perempuan pun mempunyai hak yang sama pada
hakikat nya sayangya sampai saat ini, perempuan sering kali dianggap lemah dan
hanya menjadi sebuah pelengkap bagi laki laki. Terlebih lagi adanya pola pikir
bahwa peran perempuan hanya sebatas bekerja di dapur, sumur, mengurus keluarga
dan anak sehingga pada akhirnya hal di luar itu menjadi tidak penting.
Perempuan sering kali takut untuk ber karir karena tuntutan perannya sebagai ibu rumah tangga.

 

            Sebenarnya, kita telah
mempunyai basis legal yang menjamin hak  – hak dan kesempatan bagi laki –
laki dan perempuan. Hal tersebut terlihat dari Deklarasi Penghapusan Kekerasan
terhadap Perempuan yang di buat oleh PBB pada tahun 1993. Namun, deklarasi
tersebut tidak begitu dikenal oleh masyarakat di Indonesia, sehingga jarang di
buat sebagai acuan dalam kegiatan penyelesaian masalah yang berbasis gender
(Sunanti Zalbawi, 2004).

 

            Di Indonesia, isu
kesetaraan gender akhir – akhir ini menjadi isu yang tidak ada habisnya dan
masih berusaha terus di perjuangkan baik di tingkat eksekutif maupun
legislatif. Hal tersebut seperti yang diutarakan oleh Imam Prasodjo dalam
Kompas 29 Juli 2010, menyatakan bahwa permasalahan perspektif gender yang
paling substantif juga terlihat di eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Permasalahan tersebut mencakup substantif pemahaman tentang kebijakan
berspektif gender itu sendiri. Peningkatan kesadaran dan pemahaman itu, harus
dibarengi dengan adanya keterwakilan perempuan – perempuan dalam lembaga –
lembaga negara, terutama lembaga pembuat kebijakan. Mengingat perempuan masih
saja mengalami ketimpangan di bidang pendidikan, sosial, politik, dan ekonomi
hanya karena perkembangan pengetahuan masyarakat Indonesia tentang gender itu
sendiri masih sangat lambat.

 

a.Konsep
gender dalam kehidupan masyarakat Indonesia

            -Lingkungan keluarga

            Posisi perempuan dalam
keluarga pada umumnya dan di masyarakat Indonesia pada khususnya, masihlah
berada di bawah laki – laki. Seperti kasus istri yang bekerja di luar rumah
harus mendapat persetujuan dari suami, namun pada umumnya meskipun istri
bekerja, haruslah tidak boleh memiliki  penghasilan dan posisi lebih
tinggi dari suaminya. Meskipun perempuan sudah bekerja di luar rumah, mereka
juga harus memperhitungkan segala kegiatan yang ada di rumah, mulai dari memasak
hingga mengurus anak.

 

            – Lingkungan
pendidikan

            Di bidang pendidikan,
perempuan menjadi pilihan terakhir untuk mendapatkan akses. Oleh karena itu,
tingkat buta huruf tertinggi di Indonesia juga masih didominasi oleh kaum
perempuan (kompas, 29 Juli 2010).

 

            -Lingkungan pekerjaan

            Perempuan yang
memiliki akses pendidikan yang tinggi pada umumnya bisa mendapatkan pekerjaan
yang layak. Namun,
pemilihan pekerjaan tersebut masih berbasis gender. Perempuan dianggap kaum
yang lemah, pasif dan dependen. Pekerjaan seputar bidang pelayanan jasa seperti
bidang administrasi, perawat, atau pelayan toko dan pekerjaan dengan sedikit
keterampilan
seperti pegawai administrasi dan hanya sedikit saja yang menduduki jabatan
manajer atau pengambil keputusan (Abbott dan Sapsford, 1987).

 

b.Gender
dan kesehatan di Indonesia

           

            GBHN membuat
permasalahan gender semakin pelik, dalam penjabarannya intinya disebutkan bahwa perempuan
Indonesia
berfungsi sebagai istri pengatur rumah tangga, sebagai tenaga kerja di segala
bidang dan sebagai pendidik pada bagi anak – anaknya. Konsep tersebut semakin
membingungkan perempuan di Indonesia untuk memilih antara terjun dalam kegiatan
di luar rumah dan menjadi istri sertai ibu
yang baik (Retno Suhapti, 1995).

 

            Konsep ini sangat
berat bagi perempuan, dikarenakan proporsional beban tersebut mampu membuat
perempuan rentan
akan stress. Selain itu, permasalahan ada pada keputusan untuk mendapatkan
pelayanan kesehatan. Contohnya pada kasus ibu hamil yang menunggu keputusan
suaminya untuk pergi berobat ke dokter. Pada akhirnya, ibu hamil terlambat
mendapatkan penanganan yang dapat berakibat fatal bagi kesehatan janin dan ibu
itu sendiri.       Hal tersebut nampak
permasalah gender di Indonesia mengakar sejak dahulu yang diawali dengan
kebijakan pemerintah yang berlaku saat itu.

           

            Berdasarkan
permasalahan yang terjadi, sudah waktunya perempuan dan laki – laki di
Indonesia sama – sama berfungsi sebagai pengatur rumah tangga pada khususnya
dan pengatur beberapa kebijakan negara pada umumnya. Dengan tercapainya kondisi
ini, dapat terjalin dengan harmonis bagi perempuan dan laki – laki di
Indonesia. Perempuan juga harus mendapatkan kesempatan yang sama memilih dan
meraih posisi yang sejajar dengan laki laki di masyarakat.

 

            Untuk mewujudkan
kondisi ini, mau tidak mau, kaum perempuan Indonesia harus sadar bahwa selama
ini konsep yang berlaku adalah konsep yang berorientasi gender yang membuat perbedaan peran antara perempuan
dan laki – laki di Indonesia  menghambat kesempatan mereka. Kesadaran
perempuan lah yang sangat dibutuhkan
untuk dapat meningkatkan kondisinya sendiri di bidang kesehatan, pendidikan,
pekerjaan, dll. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan perubahan
keputusan bagi dirinya sendiri tanpa harus dibebani konsep gender.

 

Kesetaraan
Gender dari Aspek Agama

Secara umum,
Islam memandang laki-laki dan wanita dalam posisi yang sama, tanpa ada
perbedaan. Masing-masing adalah ciptaan Allah yang dibebani dengan
tanggungjawab melaksanakan ibadah kepada-Nya, menunaikan titah-titah-Nya dan
menjauhi larangan-larangan-Nya. Hampir seluruh syariat Islam dan hukum-hukumnya
berlaku untuk kaum Adam dan kaum Hawa secara seimbang. Begitu pun dengan janji
pahala dan ancaman siksaan. Tidak dibedakan satu dengan yang lainnya.
Masing-masing dari mereka memiliki kewajiban dan hak yang sama dihadapan Allah
sebagai hamba-hamba-Nya.

 

Namun
demikian, bukan berarti kaum laki-laki dan wanita menjadi sama dan setara dalam
segala hal. Menyetarakan keduanya dalam semua peran, kedudukan, status sosial,
pekerjaan, jenis kewajiban dan hak sama dengan melanggar kodrat. Karena,
kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa antara laki-laki dan wanita
terdapat perbedaan-perbedaan mendasar, hingga jika kita melihat keduanya dengan
kasat mata sekalipun. Secara biologis dan kemampuan fisik, laki-laki dan
perempuan jelas berbeda. Begitu pun dari sisi sifat, pemikiran-akal,
kecenderungan, emosi dan potensi masing-masing juga berbeda.

 

Apalagi
wanita dengan tabiatnya melakukan proses reproduksi, mengandung, melahirkan,
menyusui, menstruasi, sementara laki-laki tidak. Adalah tidak adil jika kita
kemudian memaksakan suatu peran yang tidak sesuai dengan tabiat dan
kecenderungan dasar dari masing-masing jenis tersebut.

 

Dari
sini, kesetaraan, atau persamaan (dalam bahasa Arab: musâwâtu) antara laki-laki
dan perempuan bukanlah nilai yang berasal dari pandangan Islam Islam memandang
keadilan antara laki-laki dan wanita, bukan kesetaraan. Konsep kesetaraan
bertolak belakang dengan prinsip keadilan. Karena adil adalah menempatkan
sesuatu pada tempatnya, memberikan hak kepada yang berhak menerimanya.

 

Ada juga
contoh hubungan kesetaraan gender yang berhubungan dengan islam (agama penulis)
yang diatur dalam UU republik Indonesia. Dalam hukum Islam, laki-laki memang diperbolehkan
memperistri lebih dari satu orang. Akan tetapi, dalam Undang-Undang Perkawinan
Tahun 1974 menyatakan bahwa izin untuk memiliki banyak istri dapat diberikan
jika seseorang dapat memberikan bukti bahwa istri pertamanya tidak dapat
melaksanakan tanggung jawabnya sebagai istri. Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Indonesia pun dilarang mempraktekkan poligami.

 

 

 

 

 

Kesimpulan dan Saran

 

Kesimpulan

 

           

 

Saran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daftar Pustaka

 

            Seberapa penting kesetaraan gender demi
tercapainya SDGs? (2017, October 22). Retrieved December 29, 2017, from
https://www.rappler.com/indonesia/ayo-indonesia/186030-kesetaraan-gender-sdgs

           

            Sustainable Development Goals. (n.d.).
Retrieved December 29, 2017, from
http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/

 

            K. (2015, June 24).
Permasalahan Gender di Indonesia. Retrieved December 29, 2017, from https://www.kompasiana.com/echyrosalia/permasalahan-gender-di-indonesia_5510da6ba333110237ba8f47

 

            Perempuan Dan Teriakannya Seputar
Kesetaraan Gender. (n.d.). Retrieved December 29, 2017, from https://gajimu.com/main/tips-karir/Tentang-wanita/perempuan-dan-teriakannya-seputar-kesetaraan-gender

 

            Kesetaraan Gender dalam Sorotan |
Muslim.Or.Id. (2014, April 28). Retrieved December 29, 2017, from https://muslim.or.id/9129-kesetaraan-gender-dalam-sorotan.html